Forum Masyarakat Adat Lambo Rendu dan Ndora Turun ke Jalan Menuntut Waduk Lambo Segera Dibangun

NAGEKEO - Ribuan warga yang tergabung dalam 8 (delapan) rumah adat yang terdiri dari Forum Lambo, Forum Rendu dan Forum Ndora turun ke jalan lakukan aksi tuntutan kepada pemerintah agar Proyek Strategis Nasional (PSN) yakni proyek pembunganan Waduk Mbay/Lambo segera dibangun, Rabu (19/01/2022).

Untuk diketahui, proses pembangunan PSN Waduk Lambo saat ini tengah memasuki tahap pengerjaan akses atau jalan masuk dan juga tahap realisasi kompensasi ganti untung kepada warga yang lahan nya terdampak.

Baca juga: Maraknya Truk Angkutan Kayu Loq, Untung Bangas: Sudah Hilangkan Hak Rakyat

Adapun poin tuntutan mereka dalam aksi tersebut, ialah,  FORUM MASYARAKAT ADAT LAMBO, NDORA DAN RENDUPERNYATAAN SIKAP DAN TUNTUTAN MASYARAKAT LAMBO - NDORA DAN RENDU DALAMA KAITAN DENGAN PEMBANGUNAN PROGRAM STRATEGIS NASIONALWADUK MBAY/LAMBO

Kami Masyarakat Forum masyarakat Adat Lambo Ndora dan Rendu yang adalah masyarakat terdampak langsung Pembangunan Progarm PSN Waduk Mbay/ Lambomenyatakan sikap dan tuntutan Sebagai berikut

Baca juga: 24 orang Anggota FPPWL Senada Nyatakan Sikap Dukung Pembangunan Waduk Lambo

1. Forum Masyarakat adat dari ketiga komuitas ( Lambo, Ndora dan Rendu adalah komunítas masyarakat adat yang sejak awal mendukung pemerintah dan tetap mendukung penuh Pembangunan Waduk Mbay / Lambo di Lokus yang telah ditetapkan oleh Bapak Gubernur NTT.

2. Forum Masyarakat adat (Lambo, Ndora dan Rendu) menuntut Pemerintah dan semua pihak terkait untut segera mempercepat proses pembayaran kompensasi kepada masyarakat terdampak sesuai dengan haknya masing masing yang terpetakan dalam peta bidang Waduk Mbay/ Lambo.

Baca juga: Rudi pastikan Pembangunan Infrastruktur Hinterland Prioritas

3. Forum Masyarakat Lambo , Ndora dan Rendu mengecam keras dan menolak campur tangan pihak luar dalam hal ini Aliansi Masyarakat adat Nusantara ( AMAN) yang tidak berkepentingan dengan Pembangunan PSN ini di wilayah Tiga komunitas masyarakat adat dimaksud.

4. Forum masyarakat adat Lambo, Ndora dan Rendu hanya berkepentingan dengan pemerintah dan unsure terkait yang berkewenangan mengatur dan menata agar Labolewa, Ulupulu dan kehidupan kami masyarakat di tiga wilayah desa Rendubutowe untuk keluar dari isolasi kemiskinan dan ketertinggalan, agar hidup menjadi lebih baik dan sejahtera melalui PSN Waduk Mbay/ Lambo.

Baca juga: Dipo Nusantara Dukung Bandara Komodo NTT Setara Changi Singapura

5. Forum Masyarakat adat Lambo, Ndora dan rendu memberikan ultimatum tegas kepada Organisasi Aliansi Masyarakat Adat Nusantara ( AMAN) untuk segera keluardari wilayah tiga komunitas adat dimaksud, karena kehadiran organisasi AMAN tidak dibutuhkan oleh kami masyarakat adat dan tidak bermanfaat dalam urusan PSNWaduk Maby/ Lambo.

6. Forum masyarakat adat Lambo, Ndora dan Rendu mengutuk keras tindakan aksi buka baju oleh sebagian kelompok mama - mama di desa rendubutowe, karena sangat merusak citra martabat dan harga diri kaum perampuan pada umumnya dan bertolak belakang dengan nilai - nilai budaya ketiga komunitas adat khususnya danNagekeopada umumnya.

Baca juga: Puluhan Warga Terdampak PSN Waduk Lambo Terima Biaya Ganti Rugi

7. Forum masyarakat adat menuntut kepada pemerintah dan pihak terkait untuk konsisten dengan dengan tahapan proses yang telah berjalan maupun yang akan.

FORUM MASYARAKAT ADAT LAMBO, NDORA DAN RENDUberjalan, serta konsisten dengan semua point point tuntutan dan peryataan sikap yang pernah disampaikan oleh ketiga komunitas adat pada saat tahapan sosialisasipelaksanaan fisik di wilayah kecamatan masing masing.

8. Forum masyarakat adat Lambo, Ndora dan Rendu meminta aparat keamanan (Polri) untuk mengawal dan menjaga keamanan masyarakat di wilayah tiga desa selama proses pembangunan Waduk Mbay/ Lambo.

9. Forum Masyarakat Adat Lambo, Ndora dan Rendu dengan tegas mempertanyakan dasar laporan pelapor perihal penggelapan tanah terhadap 82 orang masyarakatLabolewa, dan meminta Bapak Kapolres Nagekeo untuk memfasilitasi mempertemukan antara Forum masyarakat adat beserta 82 orang terlapor dengan pihak pelapor agar ada bentuk penyelesaian dan berkepastian hukum.